Upaya Pembebasan Irian Barat

Dalam pengembalian Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, satu tahun setelah penandatanganan KMB. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia setelah pengakuan kedaulatan. Namun nyatanya, keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena Itu, Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda.

Perjuangan Indonesia dalam pembebasan Irian Barat dibuktikan dengan 2 cara, yaitu Perjuangan melalui Diplomasi dan Perjuangan melalui Konfrontasi.

1. Perjuangan melalui Diplomasi

Berikut ini adalah langkah Diplomasi penyelesaian masalah Irian Barat :

1. Diadakan Uni konferensi Belanda pada tanggal 17 Agustus 1950. Dalam konferensi tersebut, Indonesia mengusulkan Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure kepada Indonesia, namun Belanda menolak.
2. Diadakan Perundingan Bilateral antara Indonesia dan Belanda pada bulan Desember 1951. Membahas tentang pembatalan uni dan masuknya Irian Barat dalam NKRI, namun gagal.
3. Pada bulan September 1952, Indonesia mengirim nota politik tentang Perundingan Indonesia Belanda mengenai Irian Barat, Namun gagal.
4. Perjuangan Diplomasi Tingkat Internasional. Yaitu : Konferensi Colombo bulan April 1954, Sidang PBB pada tahun 1954, dan dalam KAA tahun 1955.

2. Perjuangan melalui Konfrontasi

Sampai tahun 1956, Perundingan Indonesia dan Belanda selalu mengalami kegagalan. Karena mengalami kegagalan dan Belanda tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya, maka Indonesia mengambil jalan konfrontasi dalam menyelesaikannya. Langakh-langkah konfrontasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan konfrontasi ekonomi, politik, dan militer.

a. Konfrontasi Ekonomi

Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan berikut.

1. Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.
2. Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di Wilayah Indonesia.
3. Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.
4. Pemogokkan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, puncaknya tanggal 2 Desember 1957.
5. Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan pada tanggal 5 Desember 1957.

b. Konfrontasi Politik

Disamping melakukan konfrontasi ekonomi, Indonesia juga melakukan konfrontasi Politik. Pada tahun 1956, secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaan atas Irian Barat, pada tanggal 17 Agustus 1956, Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota Soa Siu dengan gubernur Zainal Abidin Syah. Dan pada tanggal 4 Januari 1958, Indonesia membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB).

c. Konfrontasi Militer

Untuk meningkatkan Perjuangan, Dewan Pertahanan Rakyat merumuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang dibacakan oleh Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. berikut ini isi lengkap TRIKORA.

Sebagai tindak lanjut dari Trikora, Pemerintah mengambil langkah-langkah berikut.

1. Membentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan Ibukota Kota Baru.
2. Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962. Sebagai Panglima Komando Mandala ditunjuk Mayjen Soeharto. Markasnya berada di Makassar.